Soal PPKn Kelas 8 Tata Urutan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional ~ sekolahmuonline.com
Soal PPKn Kelas 8 Tata Urutan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional ~ sekolahmuonline.com. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini Sekolahmuonline sajikan contoh Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 pembahasan tentang Soal PPKn Kelas 8 Tata Urutan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional lengkap dengan kunci jawabannya. Silahkan dibaca dan dipelajari, semoga bermanfaat.
Soal PPKn Kelas 8 Tata Urutan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional
Jawablah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang benar!
1. Apa makna dari tata urutan atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan? Jelaskan!
Jawaban:
Makna tata urutan dalam peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan, yaitu peraturan yang jenjangnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.
2. Bagimanakah kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan RI? Jelaskan!
Jawaban:
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tata urutan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya
3. Apakah dampak dari perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap kekuasaan MPR? Jelaskan!
Jawaban:
Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdampak pada berkurangnya kekuasaan MPR. (Semula MPR berwenang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, setelah dilakukan amandemen, MPR tidak lagi bewenang mengangkat melainkan melantik Presiden dan Wakil Presiden)
4. Bagaimanakah hubungan antara pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang? Jelaskan dan berikan contohnya.
Jawaban:
Pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan pokok yang selanjutnya perlu diatur/dijabarkan ke dalam Undang-Undang
5. Bagaimanakah kewenangan MK dan MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan? Jelaskan!
Jawaban:
MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
6. Mengapa dilakukan pengujian atau judicial review terhadap suatu peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
Dilakukan pengujian terhadap suatu peraturan perundangundangan karena adanya dugaan ketidaksesuaian suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan contoh Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 pembahasan tentang Tata Urutan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional lengkap dengan kunci jawabannya yang kami rujuk dari Modul PJJ PPKn kelas VIII SMP. Semoga bermanfaat, silahkan baca-baca postingan sekolahmuonline yang lainnya. Selamat dan semangat belajar!
