Soal PPKn Kelas 8 Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional ~ sekolahmuonline.com
Soal PPKn Kelas 8 Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional ~ sekolahmuonline.com. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini Sekolahmuonline sajikan contoh Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 pembahasan tentang Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional lengkap dengan kunci jawabannya. Silahkan dibaca dan dipelajari, semoga bermanfaat.
Soal PPKn Kelas VIII Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional
Jawablah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang benar dan tepat!
1) Sebutkan Undang-undang yang menjadi landasan hukum pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan mengapa setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun1945?
Jawaban:
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan perundang-undangan” yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan”.
- Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945 karena UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945 adalah hukum dasar yang merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi.
2) Mengapa peraturan perundang-undangan itu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Jelaskan alasaannya.
Jawaban:
Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai ketentuan dalam UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945
3) Berikan dua contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah Ananda, berikut sanksinya apabila dilanggar, dan Mengapa pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk membentuk Peraturan Daerah?
Jawaban:
Alternatif jawaban (sesuai daerah tempat tinggal Ananda)
a. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No.9 Tahun 2018 tentang “Pengelolaan Sampah”.
Contoh sanksi: Membayar uang paksa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan (Pasal 51).
b. Peraturan Walikota Bandung No. 14 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19”.
Contoh sanksi: teguran lisan, peringatan, catatan kepolisian bagi pelanggar, penahanan kartu identitas.
4) Sebutkan empat asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan dan masing-masing jelaskan maknanya.
Jawaban:
Kejelasan tujuan: peraturan harus jelas tujuannya
b. Kejelasan rumusan: rumusan, sistematika, bahasa harus jelas, mudah dimengerti.
c. Dapat dilaksanakan: peraturan harus dapat diterapkan
d. Keterbukaan: masyarakat dapat memberikan masukan mulai proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan.
5) Perhatikan gambar berikut.
Apa persamaan dan perbedaan ketiga Peraturan perundang-undangan tersebut? Jelaskan
Jawaban:
Persamaan: isi/muatan materi peraturan
Ketiganya sama-sama mengatur tentang pengelolaan sampah baik Undang-Undang, Perda Provinsi Bali, maupun Perda Kota Sigkawang.
Perbedaan: lembaga pembentuk peraturan
a. Undang-Undang dibentuk oleh DPR RI dan Presiden
b. Perda Provinsi Bali dibentuk oleh DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali
c. Perda Kota Singkawang dibentuk oleh DPRD Kota Singkawang dan Walikota Singkawang.
Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan contoh Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 pembahasan tentang Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional lengkap dengan kunci jawabannya yang kami rujuk dari Modul PJJ PPKn kelas VIII SMP. Semoga bermanfaat, silahkan baca-baca postingan sekolahmuonline yang lainnya. Selamat dan semangat belajar!
