Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 12 Bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia [Part 2] ~ sekolahmuonline.com
Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 12 Bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia [Part 2] ~ sekolahmuonline.com. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini adalah Bagian Kedua (Part 2) dari Soal PPKn Kelas 12 Bab 2 dan Kunci Jawabannya. Soal berikut ini membahas contoh soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 12 Bab 2 yang membahas tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia.
Soal PPKn Kelas XII Bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan Kunci Jawabannya [Part 2]
Sebagaimana telah Sekolahmuonline sampaikan pada Bagian Pertama (Part 1) bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 12 Bab 2 membahas empat pembelajaran. Pembelajaran Pertama membahas tentang Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum. Pembelajaran Kedua membahas tentang Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian. Sedangkan Pembelajaran Ketiga membahas tentang Dinamika Pelanggaran Hukum. Adapun Pembelajaran Keempat adalah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia.
Agar tidak terlalu panjang, Sekolahmuonline sajikan soal-soal PPKn Kelas 12 Bab 2 menjadi tiga bagian. Bagian Pertama (Part 1) menyajikan soal-soal pembahasan Pembelajaran Pertama dan Kedua. Bagian Kedua (Part 2) berisi soal-soal Pembelajaran Ketiga dan Keempat. Sedangkan Bagian Ketiga (Part 3) berisi seluruh Pembelajaran Bab 2, mulai dari yang Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.
Nah pada Bagian yang Kedua (Part 2) ini, Sekolahmuonline sajikan soal-soal dari Pembelajaran Ketiga tentang Dinamika Pelanggaran Hukum dan Pembelajaran Keempat yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia.
Untuk Bagian Pertama (Part 1) bisa baca postingan-postingan Sekolahmuonline yang berjudul:
Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!
1. Berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum disebut ....
A. kejahatan
B. pelanggaran hukum
C. pengingkaran
D. penghianatan
E. apatis
Jawaban: B
Pembahasan:
Jadi pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum.
2. Dalam KUHP Pasal yang berisi tentang pelanggaran ketertiban umum adalah ....
A. Pasal 489-502,
B. Pasal 503-520
C. Pasal 521-528
D. Pasal 529-530
E. Pasal 532-547
Jawaban: B
Pembahasan:
Misalnya Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Pasal 489-502, Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520), Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528), Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 529-530), Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547).
3. Sanksi-sanksi dalam KUHP dibahas dalam pasal ....
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10
Jawaban: E
Pembahasan:
Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Sanksi-sanksi dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu .... dan ....
A. umum dan khusus
B. tetap dan sementara
C. pokok dan tambahan
D. ringan dan berat
E. fisik dan material
Jawaban: C
Pembahasan:
Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda) sedangkan Hukuman-hukuman
tambahan, yang terbagi menjadi: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim
5. Di bawah ini yang merupakan contoh tindakan Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan adalah ....
A. Tidak menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain,
B. Memakai gelar tanda kehormatan, gelar atau pangkat atau derajat dari asing tanpa izin presiden
C. Memberi atau menerima dari seorang terpidana suatu barang
D. Menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan
E. Mabuk dijalan umum
Jawaban: A
Pembahasan:
Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:
1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain
6. Seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan isi UUD NRI Tahun 1945 Pasal ...
A. Pasal 27 ayat 1
B. Pasal 27 ayat 2
C. Pasal 27 ayat 3
D. Pasal 30 ayat 1
E. Pasal 30 ayat 2
Jawaban: A
Pembahasan:
Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum.
7. Tahap awal dalam cara melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia adalah ....
A. menanamkan sikap patuh pada akan hukum
B. mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
C. memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,
D. menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
E. memupuk budaya hukum
Jawaban: B
Pembahasan:
Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. Sosialiasasi adalah tahap awal yang diperlukan untuk memberitahukan atau tentang undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang ada dimasyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan pola pendidikan disekolah-sekolah pada mata pelajaran PPKn, Sosiologi, Pendidikan Agama dan lain-lain yang dalamnya akan disertai dengan dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan
8. Soerjono Soekanto menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan ....
A. keterampilan hukum
B. pola perilaku hukum
C. norma hukum
D. sanksi hukum
E. ilmu hukum
Jawaban: B
Pembahasan:
Soerjono Soekanto (1982: 140) menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum
9. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum adalah ....
A. kesadaran hukum
B. budaya hukum
C. norma hukum
D. ilmu hukum
E. sikap hukum
Jawaban: B
Pembahasan:
Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum
10. Unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif Panjang adalah ....
A. menanamkan sikap patuh pada akan hukum
B. mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
C. memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,
D. menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
E. memupuk budaya hukum
Jawaban: E
Pembahasan:
Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan Bagian Kedua (Part 2) Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) lengkap dengan Kunci Jawaban pembahasan PPKn Kelas 12 Bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Silahkan baca postingan-postingan Sekolahmuonline lainnya.
Baca juga: