25 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah ~ sekolahmuonline.com
Contoh Soal PPKn Kelas X Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
PPKn Kelas 10 Bab Keempat ini membahas empat pembelajaran. Pembelajaran Pertama tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI, Pembelajaran Kedua tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat, Pembelajaran Ketiga tentang Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah, sedangkan Pembelajaran Keempat tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.
Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!
1. Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ....
A. MPR merupakan lembaga penyelenggara negara
B. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
C. Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
D. Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
E. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
Jawaban: C
2. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah ....
A. mengubah DPR dengan kekuatan politik
B. menetapkan sendiri anggaran tersebut
C. meningkatkan pemungutan biaya
D. mencari sumber dari luar negeri
E. menjalankan anggaran tahun yang lalu
Jawaban: E
3. Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....
A. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
B. negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
C. keragaman bangsa indonesia membutuhkan penanganan yang sama
D. wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
E. efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
Jawaban: E
4. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....
A. negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
B. negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
C. negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
D. negara serikat dengan sistem sentralisasi
E. negara demokrasi dengan sistem otonomi
Jawaban: B
5. Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
A. otonomi daerah
B. devolusi
C. dekonsentrasi
D. desentralisasi
E. kekontruksi
Jawaban: D
6. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ....
A. Belanda
B. Perancis
C. Yunani
D. Inggris
E. Arab
Jawaban: C
7. Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya” adalah ....
A. C. J. Franseen
B. J. Wajong
C. Ateng Syarifuddin
D. A. S. Hikam
E. Anglo Saxon
Jawaban: A
8. Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut ....
A. daerah otonom
B. tugas pembantuan
C. dekonsentrasi
D. desentralisasi
E. sentralisasi
Jawaban: B
9. Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....
A. presiden, wakil presiden dan anggota DPR
B. presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
C. gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
D. presiden, wakil presiden, dan gubernur
E. para menteri negara, gubernur, dan DPR
Jawaban: B
10. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....
A. seluas-luasnya
B. nyata
C. bertanggung jawab
D. desentralisasi
E. regulasi
Jawaban: C
11. Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....
A. pelayanan
B. pengaturan
C. pemberdayaan
D. keamanan
E. pembantuan
Jawaban: A
12. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diselenggarakan pada tahun ....
A. 2004
B. 2005
C. 2006
D. 2007
E. 2008
Jawaban: B
13. “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”
Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
A. 18
B. 18B
C. 22A
D. 22B
E. 29
Jawaban: B
14. Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah ....
A. Yogyakarta
B. Aceh
C. Surakarta
D. Surabaya
E. Papua
Jawaban: E
15. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah ....
A. politik luar negeri
B. keamanan
C. kebijakan fiskal
D. kebudayaan
E. kebijakan moneter
Jawaban: D
16. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam ....
A. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18
B. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
C. UU No. 32 Tahun 2004
D. UU No. 25 Tahun 2014
E. UU No. 23 Tahun 2014
Jawaban: E
17. Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah ....
A. agama
B. pendidikan
C. kesehatan
D. tenaga kerja
E. kelautan dan perikanan
Jawaban: A
18. Di Indonesia gubernur bertanggung jawab kepada ....
A. Rakyat
B. Presiden
C. DPRD
D. MPR
E. Menteri dalam Negeri
Jawaban: B
19. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada ....
A. Rakyat
B. Presiden
C. DPRD
D. MPR
E. Menteri dalam negeri
Jawaban: C
20. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh .... di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
A. Menteri dalam negeri
B. Gubernur
C. Presiden
D. DPRD
E. MPR
Jawaban: B
21. Lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan adalah ....
A. eksekutif
B. legislatif
C. yudikatif
D. pemerintah Pusat
E. pemerintah Daerah
Jawaban: B
Pembahasan:
Lembaga Eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan Indonesia atau melaksanakan perundang-undangan (Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri negara).
22. Penanggung jawab penyelengaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan disebut dengan prinsip ....
A. akuntabilitas
B. efisiensi
C. eksternalitas
D. kepentingan strategis nasional
E. kepentingan stategis internasional
Jawaban: A
Pembahasan:
Prinsip akuntabilitas
Adalah penanggung jawab penyelengaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan
23. Berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan konkuren adalah ....
A. pendidikan
B. kesehatan
C. tenaga kerja
D. penentuan hari besar agama
E. pembinaan kerukunan antarsuku
Jawaban: E
Pembahasan:
Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Contohnya Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.
24. Berikut ini UU yang mengatur tentang urusan pemerintah daerah adalah ....
A. UU No. 39 Tahun 1999
B. UU No. 18 Tahun 2003
C. UU No. 20 Tahun 2003
D. UU No. 12 Tahun 2006
E. UU No. 23 Tahun 2014
Jawaban: D
Pembahasan:
Berikut ini penjabarannya
• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
25. Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum adalah ....
A. Kabinet
B. Presiden dan wakil presiden
C. MPR, DPR dan DP
D. KPK dan BPK
E MA, MK dan KY
Jawaban: E
Pembahasan:
Yudikatif yaitu lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum (MA, MK dan KY).
