🇮🇩25 Soal PPKn Kelas 12 Bab Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
25 Soal PPKn Kelas 12 Bab Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 lengkap dengan jawabannya. Soal berikut masih membahas Bab Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks NKRI.
25 Soal PPKn Kelas 12 Bab Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Soal berikut ini terdiri dari 25 soal. 20 soal berupa soal pilihan ganda dan 5 soal berupa soal uraian atau soal essay.
Silahkan dibaca dan dipelajari semoga bermanfaat. Sumber soal berasal dari Modul PJJ PPKn Kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK.
Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!
1. Pada masa Demokrasi Terpimpin, telah terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu penyimpangan itu adalah ....
A. MPR lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari presiden
B. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
C. Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan
D. Presiden harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR
E. DPR sebagai lembaga tinggi negara kedudukannya sejajar dengan presiden
Jawaban: C
2. Dalam pemerintahan parlementer pada masa negara Republik Indonesia Serikat berlangsung selama ....
A. empat bulan
B. delapan bulan
C. embilan bulan
D. sepuluh bulan
E. sebelas bulan
Jawaban: B
3. Pada masa reformasi, telah terjadi beberapa kali pergantian presiden. Presiden Joko Widodo yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini adalah presiden ke ....
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
Jawaban: E
4. Perhatikan hal-hal berikut:
1) sejarah penderitaan
2) tekad untuk hidup bersama
3) perjuangan kemerdekaan
4) perjuangan satu daerah
5) kekuatan pejuang di Jawa
Hal yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam sejarah yang dialami bersama ditunjukkan nomor ....
A. 1), 2) dan 3)
B. 1), 3) dan 4)
C. 2), 3) dan 4)
D. 2), 4) dan 5)
E. 3), 4) dan 5)
Jawaban: A
5. Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tercantum bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ....
A. kekuasaan
B. hukum
C. konstitusi
D. absolutisme
E. trias politika
Jawaban: B
6. Penanggung jawab pemerintahan di Indonesia ketika dikeluarkan maklumat presiden tanggal 14 November 1945 berada pada ....
A. Presiden
B. MPR
C. Perdana menteri
D. DPR
E. Gubernur jenderal
Jawaban: C
7. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah ....
A. presiden
B. parlementer
C. liberal
D. komunis
E. demokrasi liberal
Jawaban: B
8. Berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi negara ....
A. serikat
B. monarki
C. merdeka
D. berdaulat
E. bagian Belanda
Jawaban: A
9. Setelah Masa Orde Baru berakhir dan beralih ke Masa Reformasi, rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk melaksanakan kedaulatannya secara langsung yaitu ....
A. memiliki kebebasan berpendapat
B. memiliki hak untuk menjadi kepala daerah
C. bebas untuk melakukan kegiatan keagamaan
D. memilih presiden dan wakilnya dalam pemilu
E. bebas membentuk partai politik
Jawaban: A
10. Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki komoditas alam yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, yaitu mutiara air laut. Budidaya alam mutiara saat ini berkembang pesat menjadi salah satu komoditi andalan bagi daerah tersebut, bahkan juga ekspor.
Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu kebijakan politik dalam masa reformasi, yaitu ....
A. kebebasan berusaha
B. kearifan lokal
C. otonomi daerah
D. usaha kecil menengah
E. kemajuan dalam usaha koperasi
Jawaban: C
11. Pak Dona seorang pejabat sebuah instansi pemerintahan dan merupakan anggota aparatur negara senior. Ia memiliki prinsip bahwa anak atau saudaranya harus bisa menjadi anggota aparatur negara juga melalui bantuannya karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya. Pemikiran Pak Dona tersebut sangat merugikan bagi para sarjana atau calon pegawai pemerintahan yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dianggap penyelewengan jabatan, yaitu ....
A. korupsi
B. kolusi
C. nepotisme
D. sentralisasi
E. demokrasi
Jawaban: C
12. Sistem permerintahan yang dianut Indonesia sekarang adalah ....
A. parlementer
B. presidensial
C. konstitusional
D. kesatuan
E. republik
Jawaban: B
13. Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Hal ini terdapat dalam ....
A. Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945
B. Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945
C. Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945
D. Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945
E. Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945
Jawaban: A
14. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal tersebut menunjukan bahwa Indonesia adalah negara ....
A. demokrasi
B. berkedaulatan
C. merdeka
D. kesatuan
E. hukum
Jawaban: D
15. Salah satu keuntungan negara kesatuan adalah ....
A. semua diatur dari pusat
B. daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat
C. keputusan penting dibuat oleh pemerintahan
D. organisasi negara lebih terjamin keteraturannya
E. seluruh wilayah negara mempunyai peraturan yang seragam
Jawaban: B
16. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ....
A. Max Weber
B. Mac Iver
C. Prof. Mr. Soenarko
D. Prof. Miriam Budiardjo
E. Harold J. Laski
Jawaban: A
17. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah terjadi pada masa ....
A. Revolusi Kemerdekaan
B. RIS
C. Demokrasi Liberal
D. Orde Baru
E. Reformasi
Jawaban: A
18. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan ....
A. parlementer
B. presidensial
C. konstitusional
D. kesatuan
E. republik
Jawaban: B
19. Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7, merupakan nama kabinet pada masa ...
A. Revolusi Kemerdekaan
B. RIS
C. Demokrasi Liberal
D. Orde Baru
E. Reformasi
Jawaban: D
20. Jumlah lembaga negara yang dibentuk pada masa
A. Revolusi Kemerdekaan
B. RIS
C. Demokrasi Liberal
D. Orde Baru
E. Reformasi
Jawaban: C
B. Soal Uraian
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pasca reformasi!
Jawaban:
Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden indonesia memasuki masa reformasi. Dimana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999.
2. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pada masa orde baru!
Jawaban:
Pada masa orde baru terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan KKN.
3. Jelaskan tentang kabinet pertama negara Indonesia!
Jawaban:
Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November 1945 dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja.
4. Jelaskan tentang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
Jawaban:
Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan mem bagi Indonesa menjadi 8 provinsi.
5. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihantersebut membuat terbentuknya banyak kabinet, sebutkan nama-nama kabinet tersbut!
Jawaban:
Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet seperti kabinet presidensial, kabinet Sjahrir I, kabinet Sjahrir II, kabinet Sjarir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kabinet Amir Sjarifuddin II, Hatta I dan Hatta II.
