Soal IPS Kelas 9 Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1950-1965) ~ Part 2 (IPS Kelas 9 SMP/MTs Semester 2)

Soal IPS Kelas 9 Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1950-1965) ~ Part 2 (IPS Kelas 9 SMP/MTs Semester 2). Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini adalah Bagian Kedua (Part 2) dari pembahasan soal mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas 9 SMP dan MTs Semester 2. Soal-soal yang bersumber dari Modul PJJ IPS Kelas 9 berikut ini membahas Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Khusus Part 2 membahas tentang Pembelajaran 2 yaitu tentang Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Sebelum masuk ke soal, berikut ini adalah Rangkuman Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia khusus Pembelajaran 2 Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Rangkuman Pembelajaran 2 Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

1. Kegagalan Konstituante untuk merumuskan Rancangan UUD kesulitan mencapai kata sepakat. Pertentangan ideologi terutama antara Islam dan Nasionalis menyebabkan sulitnya mencapai kata sepakat. Kedua kelompok belum berhasil mencapai mayoritas untuk menetapkan ideologi bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini dirasa mengancam keutuhan NKRI, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit Presiden. Setelah Dekrit Presiden ini Indonesia masuk masa Demokrasi Terpimpin.

2. Dalam periode Demokrasi Terpimpin, terjadi penyelewengan terhadap Pancasila 

dan UUD 1945. Salah satu penyelewengan adalah pengangkatan Presiden seumur hidup. Pertentangan politik pada masa Demokrasi terpimpin semakin tajam. PKI berhasil mempengaruhi Presiden dan memiliki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan. Kondisi ini justru digunakan PKI sebagai kesempatan untuk melakukan kudeta. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965. Upaya ini berhasil dipadamkan oleh Bangsa Indonesia, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Setelah pemberontakan 30 S 1965/PKI tersebut upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia semakin menguat. Lahirnya Orde Baru menjadi tonggak pembangunan yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

3. Dalam kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 dinyatakan bahwa masalah Irian Barat akan dikembalikan dalam waktu paling lambat satu tahun. Akan tetapi, janji pemerintah Belanda ini masih belum ditepati hingga tahun 1959.Indonesia berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat melalui perundingan bilateral, yakni dalam lingkungan Uni Indonesia-Belanda. Upaya itu mengalami kegagalan. Belanda bersikeras melanjutkan kekuasannya atas Irian Barat. Maka diambilah sikap pemerintah dengan semboyan Trikora, sebagai perjuangan untuk pengembalian Irian Barat ke dalam pangkuan NKRI. 

Soal IPS Kelas 9 Bab 5 Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

1. Jelaskan tujuan pemerintah melakukan devaluasi!

Jawaban:

Jelaskan tujuan pemerintah melakukan devaluasi:

(1). Membendung inflasi yang tetap tinggi.

(2). Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 

(3). Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

2. Dekrit Presiden tahun 1959 salah satu isinya adalah pembubaran Konstituante

yang bertugas menyusun UUD untuk negara Indonesia. Jelaskan alasan pembubaran Konstituante dalam Dekrit tersebut.

Jawaban:

Salah satu isi dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah kembali ke

UUD 1945, karena Dewan konstituante yang telah dipilih lewat Pemilu 1955 belum bisa melaksanakan tugas dengan baik, karena terjadi perdebatan yang berkepanjangan dalam menyusun undang-undang baru. Sehingga belum mnghasilkan UUD baru. Kondisi seperti ini mengjawatirkan bagi keutuhan NKRI.

3. Jelaskan beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin !

Jawaban:

Penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa

demokrasi terpimpin;

(a). Ketua MPRS ada yang diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi menteri Negara.

(b). Pembubaran DPR resmi yang terbentuk dari hasil Pemilu 1955 yang diakibatkan karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah. 

(c). Pengangkatan presiden seumur hidup dengan tap MPRS no 3/MPRS/1963. 

(d). Pembentukan politik poros-porosan yang menyalahi politik luar dan konfrontasi dengan Malaysia. 

(e). Keluarnya Indonesia dari PBB pada 7 Januari 1965. 

4. Sebutkan langkah-langkah upaya yang dilakukan pemerintah untuk pembebasan Iraian Barat !

Jawaban:

Langkah-langkah upaya yang dilakukan pemerintah untuk

pembebasan Iraian Barat;

(a). Jalur diplomasi. 

(b). Jalur Radikal dengan kekuatan senjata. 

(c). Pembentukan Trikora.

(d). Jalur Operasi Militer; infiltrasi, eksploitasi, konsolidasi. 

5. Sebutkan latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok!

Jawaban:

Latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok; 

(a). Adanya perang dingin antara Blok Barat dan Timur

(b). Setelah perang dunia II, manusia di dunia mendambakan keadaan damai dan sejahtera. 

(c). Terjadinya krisis Kuba pada tahun 1961. 

(d). Dokumen Brioni tentang prinsip-prinsip dasar untuk mempersatukan Negara-negara Non Blok